Kalau episode pertama bercerita tentang Pendekar KPU, Jurus Seneor, dan Kitab Rahasia Konfercab Icis, maka episode berikutnya mulai membuka pintu padepokan yang lain.
Namanya Matluk. Ketua PC PMII Surabaya sebelum Konfercab XLIV. Tetapi jangan panggil biasa-biasa saja. Di kalangan tertentu, namanya punya gelar yang lebih gagah: King Matluq.
Gelar kerajaan, wak.
Dan namanya kembali muncul bukan karena berhasil merebut kursi Ketua PC PMII Surabaya. Justru karena sebuah istilah yang terdengar sederhana, tetapi kalau dibawa ke dunia persilatan organisasi, maknanya bisa panjang:
Check-in.
Konon, sebelum Konfercab digelar, terjadi perpindahan “kamar” dalam dunia komisariat.
PMII Komisariat Merah Putih Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya disebut “check-in” ke Komisariat PMII Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Kalau ini hotel, mungkin tinggal resepsionis.
“Selamat datang, kamar sudah kami siapkan.”
Tapi ini bukan hotel.
Ini PMII.
Dan yang sedang dibicarakan bukan koper, bukan sarapan, bukan fasilitas kolam renang.
Yang dibicarakan adalah suara dan arah dukungan dalam kontestasi Ketua PC PMII Surabaya.
Di ujung cerita, nama Icis muncul sebagai pemenang.
Maka pertanyaan publik kemudian sederhana:
Siapa yang melakukan check-in?
Dan mengapa harus check-in?
Kalau seseorang datang ke hotel, kita bisa bertanya nomor kamar.
Kalau sebuah komisariat berpindah atau diarahkan ke komisariat lain, publik tentu boleh bertanya: dasar keputusannya apa?
Musyawarahnya di mana?
Siapa saja yang diajak bicara?
Dan yang paling penting:
Apakah para senior serta pendahulu dari Komisariat PMII UNTAG Surabaya ikut diajak duduk bersama?
Sebab organisasi kader bukan kerajaan.
Ketua cabang bukan raja absolut.
Dan kader bukan rombongan yang bisa dipindahkan seperti penumpang bus pariwisata.
Kalau keputusan itu benar dilakukan tanpa koordinasi dengan senior, pendahulu, dan kader-kader terkait, maka muncul pertanyaan yang lebih besar.
Apakah ini musyawarah organisasi?
Atau jurus titah kerajaan?
Maklum, namanya juga King Matluq.
Kalau sudah bergelar king, mungkin tongkat kerajaan sudah berada di tangan.
Tinggal menunggu satu jurus:
“Atas nama kerajaan, seluruh suara silakan check-in.”
Tentu ini satire.
Jangan sampai nanti ada yang serius mencari kerajaan PMII di Google Maps.
Tetapi persoalannya bukan sekadar istilah check-in.
Ada kabar lain yang membuat cerita ini semakin menarik.
Beredar informasi bahwa Matluk disebut-sebut mendapatkan tawaran atau dijanjikan posisi Ketua PPK pada Pemilu 2029.
Tidak berhenti di situ.
Kabar yang beredar juga menyebut adanya rencana penataan kader-kader PMII yang memiliki KTP Surabaya agar dapat masuk dalam jajaran PPK maupun PPS.
Nama yang kemudian disebut dalam cerita tersebut adalah seorang anggota KPU Kota Surabaya berinisial SB.
Nah.
Kalau sudah sampai PPK dan PPS, suasananya berubah.
Ini bukan lagi sekadar urusan komisariat.
Ini sudah menyentuh dunia penyelenggaraan pemilu.
Dan karena itu, kabarnya jangan ditelan mentah-mentah.
Buktikan.
Benarkah ada tawaran?
Benarkah ada janji jabatan?
Benarkah ada pembicaraan untuk menata kader PMII ber-KTP Surabaya?
Atau jangan-jangan semuanya hanya cerita yang berkembang terlalu jauh setelah Konfercab?
Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab oleh pihak yang disebut.
Sebab dalam perkara seperti ini, rumor bisa berlari seribu meter, sementara fakta kadang masih mencari sepatu.
Kalau benar ada komunikasi antara SB dan Matluk, konteksnya apa?
Kalau hanya komunikasi personal, katakan personal.
Kalau membahas organisasi, jelaskan organisasi.
Kalau membahas PPK dan PPS, jelaskan dalam kapasitas apa.
Jangan biarkan publik membuat novel sendiri.
Sebab kalau ruang kosong dibiarkan terlalu lama, netizen akan mengisinya.
Dan kalau netizen sudah mulai menulis skenario, sutradara pun bisa kalah.
Yang lebih menarik adalah hubungan antara “check-in” dan cerita mengenai penataan suara.
Kalau benar keduanya berhubungan, publik tentu ingin memahami mekanismenya.
Apakah Komisariat Merah Putih UNTAG memang secara organisatoris memiliki alasan untuk bergabung atau berkoordinasi dengan Komisariat Unesa?
Ataukah langkah tersebut berkaitan dengan kontestasi Ketua PC PMII Surabaya?
Kalau memang ada mekanisme resmi, buka mekanismenya.
Kalau ada musyawarah, tunjukkan musyawarahnya.
Kalau ada kesepakatan, jelaskan kesepakatannya.
Sebab dalam organisasi kader, suara kader bukan barang inventaris milik ketua.
Kader punya pikiran.
Kader punya pilihan.
Kader punya hak untuk berbeda.
Ketua boleh mengarahkan.
Senior boleh memberi nasihat.
Pendahulu boleh mengingatkan.
Tetapi keputusan yang menyangkut banyak orang idealnya tidak dilakukan dengan model:
“Saya ketua, maka saya putuskan.”
Itu namanya bukan kaderisasi.
Itu namanya monarki dengan jaket organisasi.
Dan kalau benar senior serta pendahulu Komisariat PMII UNTAG tidak diajak berkomunikasi, pertanyaan berikutnya menjadi semakin sederhana:
King Matluq ini sedang memimpin organisasi atau sedang menata kerajaan?
Karena dalam kerajaan, titah raja cukup satu.
Dalam organisasi kader, mestinya ada forum.
Ada musyawarah. Ada tabayun. Ada argumentasi. Ada perbedaan pendapat. Dan sesudah itu baru keputusan.
Bukan tiba-tiba semua orang sudah check-in di kamar yang sama.
Menariknya lagi, episode ini membuat istilah “penata PPK” terdengar seperti jabatan baru.
Bukan Ketua KPU.
Bukan anggota KPU.
Bukan pula pejabat resmi.
Tetapi seorang tokoh yang konon bisa menata siapa masuk PPK dan siapa masuk PPS.
Kalau benar ada orang yang punya ilmu seperti itu, saya sarankan segera dibuatkan sekolah.
Namanya:
Akademi Penataan PPK dan PPS Tingkat Mahadewa.
Mata kuliahnya mungkin:
Semester I: Cara Memilih Kader.
Semester II: Seni Menata KTP Surabaya.
Semester III: Jurus Lobi PPK.
Semester IV: PPS Tanpa Musyawarah.
Wisudanya tinggal menunggu pelantikan.
Tapi sekali lagi, itu hanya humor.
Jangan sampai satire ini berubah menjadi tuduhan.
Karena sampai ada bukti, cerita tentang janji jabatan PPK dan penataan kader tersebut tetap berada di wilayah kabar yang perlu dikonfirmasi.
Dan di sinilah SB memiliki ruang yang sangat luas untuk menjelaskan.
Matluk juga memiliki kesempatan yang sama.
Kalau tidak pernah ada tawaran PPK, katakan tidak pernah.
Kalau tidak pernah ada pembicaraan penataan kader, katakan tidak pernah.
Kalau check-in UNTAG ke Unesa memiliki alasan organisatoris yang sah, jelaskan.
Kalau sudah melalui musyawarah, tunjukkan prosesnya.
Sebab transparansi itu jauh lebih murah daripada membiarkan rumor berkembang menjadi legenda.
Apalagi setelah Konfercab selesai dan Icis resmi keluar sebagai pemenang.
Kini yang tersisa bukan lagi perebutan kursi.
Yang tersisa adalah jejak kaki sebelum pertarungan.
Siapa bertemu siapa?
Siapa berbicara dengan siapa?
Siapa mengarahkan siapa?
Dan apakah ada hubungan antara check-in Komisariat Merah Putih UNTAG ke Unesa dengan kemenangan Icis?
Jangan buru-buru menyimpulkan.
Kita bukan hakim.
Kita hanya sedang menyalakan lampu di lorong yang agak gelap.
Kalau ternyata tidak ada apa-apa, bagus.
Lampunya boleh dimatikan.
Tetapi kalau ternyata ada sesuatu, setidaknya publik tidak perlu meraba-raba dalam gelap.
Karena pada akhirnya, King Matluq boleh punya mahkota.
Tetapi suara kader bukan milik kerajaan.
PPK bukan warisan keluarga.
PPS bukan hadiah ulang tahun.
Dan komisariat bukan koper yang bisa dipindahkan dari satu kamar ke kamar lain tanpa bertanya kepada pemiliknya.
“Bang, Benar King Matluk bawa Komisariat Merah Putih check-in ke Unesa?”
“Mungkin dapat kamar lebih strategis.”
“Katanya King Matluq juga dijanjikan kursi PPK?”
“Jangan asal percaya. Kursi PPK itu bukan kursi warung kopi yang bisa dipesan duluan.”
“Kalau benar siapa yang pesan?”
“Nah, itu yang harus ditanya. Jangan sampai sebelum pemilunya dimulai, kursinya sudah punya nama.”
Ups.
Episode selanjutnya:
PKB & PENGHIANATAN PANGERAN AKIEZAWA!
Bagikan di:
