Surabaya – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya menyiapkan operasi yustisi massal dengan melibatkan petugas gabungan lintas sektor untuk menindak pelaku pembuangan sampah liar di berbagai wilayah kota. Langkah tersebut dilakukan menyusul pemberlakuan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2026 yang mengatur sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan pengelolaan sampah dan kebersihan.
Kepala DLH Kota Surabaya, M. Fikser, mengatakan penindakan akan dilaksanakan secara serentak di sejumlah kawasan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat keamanan. Personel yang diterjunkan meliputi DLH, kepolisian, TNI, Satpol PP, serta jajaran kecamatan dan kelurahan.
“Konsep yustisinya serentak di satu kawasan. Misalnya kawasan utara, semua titik di sana langsung kita sisir bersamaan. Kita libatkan jajaran samping seperti kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga jajaran kecamatan dan kelurahan,” tegas Fikser saat memberikan keterangan, Sabtu (7/11/2026).
Operasi tersebut menyasar 94 titik pembuangan sampah liar yang telah teridentifikasi di seluruh kecamatan Surabaya. Jenis pelanggaran yang menjadi perhatian mencakup pembuangan sampah rumah tangga, puing bangunan, hingga limbah dari aktivitas usaha.
Selain pemberian denda, pelaku dari kalangan usaha juga akan menjalani pemeriksaan terhadap kelengkapan perizinan dan dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha turut memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan.
Fikser menjelaskan, peningkatan sanksi dilakukan karena denda sebelumnya sebesar Rp75.000 dinilai belum mampu memberikan efek jera. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran pembuangan sampah masih berulang di sejumlah lokasi.
Melalui Perwali Nomor 45 Tahun 2026, pemerintah menetapkan denda administratif sebesar Rp1 juta untuk pembuangan sampah dengan volume di bawah 1 meter kubik. Sementara itu, pelanggaran dengan volume di atas 1 meter kubik dikenai denda Rp3 juta.
“Selama ini jujur saja, berkali-kali kita yustisi, mereka yang tidak punya hati ini tetap mengulangi lagi. Kita berharap dengan sanksi yang lebih tegas dan biaya yang lebih besar, ada efek jera dan pengurangan sampah liar secara signifikan,” lanjutnya.
DLH Surabaya juga akan memperluas sosialisasi aturan tersebut melalui surat edaran Sekretariat Daerah Kota Surabaya kepada camat dan lurah untuk diteruskan hingga tingkat RT dan RW.
Di sisi lain, pemerintah mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan melalui sistem pelaporan warga. Masyarakat yang menemukan aktivitas pembuangan sampah sembarangan dapat mengirimkan bukti foto atau video melalui media sosial DLH maupun kanal Bangga Surabaya.
“Warga yang mengetahui ada yang buang sampah sembarangan, silakan foto atau videokan, lalu kirim ke media sosial DLH atau kanal Bangga Surabaya. Pelapor yang valid akan kami berikan apresiasi berupa hadiah Rp300.000,” jelas Fikser.
Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Kota Surabaya. “Kami sadar tidak bisa bergerak sendiri. Kota ini tempat lahir kita dan anak-cucu kita. Kewajiban kita bersama untuk mewariskan Surabaya dalam keadaan yang bersih, sehat, dan tertata,” pungkasnya.*red
Bagikan di:
