Badung – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di Ruang Rapat Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Rabu (30/9/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta selaku Ketua TKPK Badung dengan agenda memperkuat upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Badung.
Rakor dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung Made Bimbo Abdi Suardika, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta para camat se-Kabupaten Badung. Sementara itu, para perbekel dan lurah mengikuti rapat secara daring.
Dalam kesempatan tersebut, Bagus Alit Sucipta menyampaikan apresiasi atas penurunan angka kemiskinan Kabupaten Badung pada 2025 menjadi 1,9 persen. Angka tersebut turun 0,4 poin dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 2,23 persen. Capaian tersebut juga membawa Badung meraih penghargaan peringkat pertama regional Jawa-Bali pada 2026 dalam ajang penanganan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kementerian Dalam Negeri.
“Untuk mempertahankan tren penurunan dan mengoptimalkan penanganan kemiskinan secara komprehensif, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,16 triliun pada tahun 2026. Anggaran masif tersebut difokuskan pada empat bidang utama yang diampu oleh instansi terkait yakni Bidang Pangan, Papan, dan Sandang, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Bidang Adat, Agama, dan Budaya, Bidang Jaminan Sosial, Sosial, dan Ketenagakerjaan,” jelas Bagus Alit Sucipta.
Menurut dia, upaya pengentasan kemiskinan juga diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dalam Sapta Kriya Adicipta, khususnya misi kedua yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ia meminta seluruh OPD bersama perangkat desa dan kelurahan menyelesaikan pemutakhiran data perlindungan sosial serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Desember 2026.
“Langkah ini nantinya akan dilanjutkan dengan sensus mandiri bekerja sama dengan BPS guna memastikan seluruh intervensi program benar-benar tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, hingga pihak swasta melalui forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) akan terus diperkuat. Melalui sinergi yang kuat dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, hingga Banjar, kita optimis target penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi kebahagiaan Krama Badung,” ujar Bagus Alit Sucipta.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung sekaligus Sekretaris TKPK Badung, I Made Wira Dharmajaya, melaporkan pertumbuhan ekonomi Badung hingga Juni 2026 berada di kisaran 5,9 persen. Pemerintah Kabupaten Badung juga menetapkan target angka kemiskinan pada 2030 berada di kisaran 1,05 persen hingga 1,75 persen.
“Masalah target-target ini perlu kita cermati secara lebih mendalam. Berdasarkan capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Badung sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, kita memiliki modal yang sangat baik untuk membangun optimisme menekan angka kemiskinan menjadi lebih rendah lagi,” pungkas I Made Wira Dharmajaya.
Rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor dalam memperkuat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data perlindungan sosial, serta upaya memastikan intervensi pemerintah berjalan sesuai sasaran.*red
Bagikan di:
