Badung – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Kamis (3/9/2026). Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya mempertahankan porsi belanja infrastruktur untuk mendukung penanganan berbagai persoalan daerah.
Rapat paripurna dipimpin Pimpinan DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta tenaga ahli DPRD Badung.
Adi Arnawa menjelaskan, penyusunan perubahan APBD dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi perkembangan kondisi daerah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi pembangunan, kerangka ekonomi, dan kondisi keuangan daerah sebelumnya. Penyesuaian anggaran tersebut diarahkan agar pelaksanaan program pada sisa tahun anggaran dapat berlangsung efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Secara umum, belanja daerah mengalami peningkatan. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga belanja infrastruktur di posisi yang signifikan. Ini luar biasa sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujar Adi Arnawa seusai rapat.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah dirancang mencapai Rp10,50 triliun lebih. Nilai tersebut meningkat lebih dari Rp170 miliar atau 1,65 persen dibandingkan APBD Induk 2026 sebesar Rp10,33 triliun lebih. Pendapatan tersebut antara lain ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp9,71 triliun, pendapatan transfer Rp787,82 miliar lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp13,08 triliun, meningkat 13,56 persen dari APBD Induk. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp6,27 triliun, belanja modal Rp4,82 triliun, belanja tidak terduga Rp129,09 miliar, dan belanja transfer Rp1,86 triliun.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp1,19 triliun dan pembiayaan utang atau pinjaman daerah sebesar Rp1,97 triliun yang dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan.
Pemkab Badung juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah sektor prioritas. Pendidikan inklusif dan berdaya saing mendapat Rp723,75 miliar, peningkatan derajat kesehatan Rp399,14 miliar, pelestarian adat, tradisi dan seni budaya Rp312,91 miliar, serta penguatan pengelolaan persampahan Rp331,49 miliar.
Untuk pembangunan infrastruktur terpadu, khususnya penyelenggaraan jalan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp2,74 triliun. Secara akumulatif, alokasi infrastruktur tersebut disebut menyerap 59,23 persen dari total belanja daerah.
Adi Arnawa mengatakan kebijakan tersebut juga diarahkan untuk merespons persoalan yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan lalu lintas di Kabupaten Badung. “Eksekutif dan legislatif hadir bersama untuk menyikapi berbagai problema di Kabupaten Badung, khususnya penanganan kepariwisataan. Isu infrastruktur, dalam hal ini kemacetan, menjadi isu yang paling sering muncul di media sosial,” tegas Wayan Adi Arnawa.
Ia menilai postur perubahan APBD tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah bersama DPRD dalam menangani persoalan daerah melalui penguatan pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan kawasan pariwisata.
“Dari performa APBD ini terlihat jelas bahwa eksekutif dan legislatif berkomitmen menyelesaikan atau meminimalkan permasalahan yang ada dengan memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur kepariwisataan,” tutupnya.*red
Bagikan di:
