Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung memverifikasi data calon penerima bantuan sosial melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) di RW 5 Wonorejo, Kelurahan Tegalsari, Jumat (11/9/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai kondisi warga di lapangan.
Dalam proses tersebut, Eri tidak lagi menjadikan pengelompokan desil sebagai satu-satunya dasar penentuan penerima bansos. Pemerintah Kota Surabaya mendorong verifikasi faktual dengan melibatkan warga dan pemuda setempat dalam menentukan kelayakan calon penerima bantuan.
Muskel digelar secara terbuka di hadapan warga RT 9 RW 5 Wonorejo. Daftar calon penerima diperiksa satu per satu untuk memastikan data dan kondisi masing-masing warga sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Pemkot Surabaya juga melibatkan Karang Taruna Arek Surabaya Asli (Arsas) untuk membantu mengawal keterbukaan proses verifikasi.
“Saya ingin melibatkan anak-anak muda untuk ikut menentukan siapa yang berhak menerima. Saya tidak lagi menentukan sendiri, dan saya tidak mau hanya melihat desil. Nanti yang paling menentukan adalah kesepakatan warga,” ujar Wali Kota Eri usai melakukan Muskel dengan warga.
Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah data yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Di antaranya terdapat warga yang sudah berpindah rumah tetapi masih tercatat sebagai calon penerima, serta warga yang berdasarkan domisilinya sudah tidak tinggal di Surabaya.
“Dari temuan tersebut, kami langsung mencoret nama yang tidak memenuhi syarat agar alokasi anggaran dapat dialihkan kepada yang benar-benar membutuhkan,” kata Eri.
Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya menerapkan skala prioritas dalam menentukan penerima bantuan. Prioritas utama diberikan kepada warga yang berdomisili tetap di Surabaya, masih menyewa atau mengontrak rumah, tidak memiliki kendaraan bermotor, serta mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Sementara itu, warga yang memiliki aset tertentu, seperti barang elektronik berlebih atau kendaraan, akan ditempatkan pada tingkat prioritas bantuan yang lebih rendah. Untuk warga lanjut usia yang tinggal sendiri tetapi memiliki anak dengan kondisi ekonomi yang mencukupi, Eri mendorong tanggung jawab keluarga lebih dahulu sebelum pemerintah memberikan intervensi bantuan.
Ia juga menegaskan bahwa warga yang tidak berdomisili di Surabaya maupun tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan tidak menjadi prioritas dalam program bantuan sosial. Kebijakan tersebut diarahkan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Kami ingin mereka yang benar-benar membutuhkan, itu yang menerima bantuan,” tandas Eri.
Eri berharap mekanisme verifikasi terbuka melalui Muskel dapat diterapkan di seluruh wilayah Surabaya. Menurut dia, keterlibatan warga dalam mengoreksi data menjadi bagian penting untuk membangun tata kelola bantuan yang adil dan transparan.
“Tujuan Muskel ini adalah supaya tepat sasaran, ada transparansi dan keterbukaan antara seluruh warga terkait bansos. Jadi, bukan hanya RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau Dinsos, tetapi semua warga ikut mengoreksi. Inilah Surabaya sebagai Kampung Pancasila,” pungkasnya.*red
Bagikan di:
