Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat upaya menjaga iklim investasi yang aman, kondusif, dan transparan melalui sinergi bersama organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam kegiatan silaturahmi dan rapat koordinasi yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/305/436.1.2/2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat Bermasalah. Satgas dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah aksi premanisme, memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun pelaku usaha, serta menciptakan iklim investasi yang sehat.
Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru, menegaskan bahwa stabilitas daerah hanya dapat terwujud melalui kerja sama seluruh pihak.
“Jangan sampai ada hal-hal yang dapat memecah belah di antara kita semua. Jangan sampai ada tindakan-tindakan anarkis di antara elemen bangsa ini yang tidak diharapkan,” ujar Tundjung.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling membantu menjaga keamanan Kota Surabaya. Menurutnya, masyarakat saat ini lebih menginginkan suasana damai dan tidak ingin terlibat dalam konflik yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial.
“Jadi mari kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam menjaga keamanan di Kota Surabaya. Tadi (dari pihak kepolisian) disampaikan bahwa semestinya masyarakat pun sudah lelah, sudah capek, mereka tidak mau ikut-ikutan dalam masalah,” katanya.
Tundjung menambahkan bahwa masyarakat kini lebih memilih melindungi lingkungan tempat tinggalnya dari berbagai potensi gangguan keamanan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar seluruh organisasi kemasyarakatan tetap selektif terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketenteraman kota.
“Terkait dengan kondisi di Kota Surabaya, Pak Wali memohon, mengimbau kepada Bapak, Ibu sekalian, agar kita melakukan seleksi selektif terhadap apa yang kira-kira dapat mengganggu daripada ketentraman Kota Surabaya,” ucapnya.
Selain itu, setiap organisasi diimbau memastikan legal standing sebelum menjalankan aktivitas maupun menyampaikan aspirasi di ruang publik.
“Pak Wali menyampaikan tolong dilihat dulu legal standing-nya. Silakan menyuarakan aspirasi, asalkan legal standing-nya sudah benar, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya.
Bakesbangpol juga akan menggelar pertemuan rutin bersama pimpinan ormas mulai bulan depan serta mengikutsertakan mereka dalam program Pendidikan Bela Negara. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pemahaman mengenai pentingnya menjaga kondusivitas, toleransi, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus mendukung pembangunan dan iklim investasi yang berkelanjutan di Kota Surabaya. (SCI)
Bagikan di:
