Denpasar – Pemerintah memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026 dengan menggelar aksi penanaman serentak lebih dari satu juta bibit mangrove di 162 titik yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia, Minggu (26/7/2026). Kegiatan yang mencakup area seluas 364,11 hektare tersebut melibatkan lebih dari 25.000 peserta dari kalangan pelajar, komunitas, serikat pekerja, hingga masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan ekosistem pesisir dan menghadapi dampak perubahan iklim.
Aksi nasional yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) itu terlaksana melalui kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Gerakan tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan ekologis sekaligus menjaga keberlanjutan wilayah pesisir Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menegaskan mangrove memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Mangrove bukan hanya sekumpulan pohon di kawasan pesisir. Mangrove adalah benteng kehidupan yang melindungi daratan, menjaga sumber kehidupan masyarakat pesisir, menyimpan karbon, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga kehidupan dan mengamankan masa depan generasi Indonesia,” tutur Menteri Jumhur.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2025, Indonesia memiliki kawasan mangrove seluas lebih dari 3,45 juta hektare atau sekitar 20 hingga 25 persen dari total mangrove dunia. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
Di sisi lain, kawasan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari alih fungsi lahan, pencemaran, hingga eksploitasi yang tidak terkendali. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove serta menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional 2026–2055 sebagai pedoman pengelolaan jangka panjang.
Pendekatan Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) diterapkan untuk menyeimbangkan fungsi perlindungan lingkungan dengan pemanfaatan yang berkelanjutan. Sementara itu, melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), masyarakat didorong mengembangkan ekowisata maupun produk berbasis mangrove yang mampu menciptakan lapangan kerja hijau.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan pihaknya terus memperkuat rehabilitasi kawasan mangrove yang berada di dalam kawasan hutan.
“Kami dari Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus meningkatkan rehabilitasi mangrove, karena ada 2,73 juta hektare mangrove dalam kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab kami. Kami juga dalam rehabilitasi mangrove melibatkan masyarakat sekitar, salah satunya melalui Kebun Bibit Rakyat Mangrove,” ungkap Rohmat Marzuki.
Komitmen serupa juga disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Kita selalu melalui Menteri Lingkungan Hidup menyuarakan kembali pentingnya lingkungan itu harus dijaga. Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat concern dan sangat berkomitmen menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi (ekonomi biru). Salah satu program yang akan dilakukan adalah revitalisasi Pantura Jawa, termasuk restorasi mangrove,” jelas Sakti Wahyu Trenggono.
Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir. Melalui gerakan penanaman mangrove secara masif, pemerintah menegaskan komitmennya membangun pertahanan ekologis yang berkelanjutan demi melindungi generasi mendatang dari ancaman perubahan iklim. (SCI)
Bagikan di:
